Ribuan pekerja dan buruh tiba di Kantor DPRD Sumsel untuk menggelar aksi May Day 2025. Berbagai persoalan dan permasalahan kerja disampaikan mereka. Tak hanya yang terjadi di tingkat pusat, tapi juga persoalan di wilayah Sumsel.
“Tuntutan secara nasional kita minta hapuskan outsourcing, berikan upah layak dan buat UU ketenagakerjaan di luar klaster UU Cipta Kerja,” ujar Koordinator Aksi Buruh Hermawan, Kamis (1/5/2025).
Dia juga menyampaikan berbagai permasalahan dan tuntutan di Sumsel. Seperti meminta revisi UMSP 2025 yang ditetapkan 3 sektor. Padahal, rekomendasi dewan pengupahan ada 9 sektor yang bahas dan disepakati.
Selanjutnya meminta perda atau pergub ketenagakerjaan yang hak dan kesejahteraan pekerja di Sumsel, baik informal dan formal. Mereka juga menuntut desk ketenagakerjaan yang menangani perkara pidana pekerja dibentuk secepatnya.
“Di Sumsel ini juga masih banyak pekerja yang dibayar di bawah UMP. THR tidak dibayar, PHK tidak jelas dan permasalahan-permasalahan lainnya,” jelasnya.
Sejumlah serikat buruh melalui perwakilan juga menyampaikan tuntutan masing-masing. Persoalan yang disampaikan hampir sama, meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka.
Para buruh menilai pemerintah belum serius dalam mengurusi para pekerja. Padahal, aturan soal ketenagakerjaan sudah ada di dalam Undang-Undang.
Rencananya, aksi para buruh ini akan dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan Pimpinan DPRD Sumsel.
