Anggota DPR RI dapil Jambi Syarif Fasha menyentil soal lambannya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengurus Participating Interest (PI) 10 persen dari sumber minyak dan gas (migas) di daerah itu. Dia menyebut Pemprov tidak sigap padahal PI 10 persen dinilai sangat penting.
“Untuk persoalan PI ini sudah bertahun-tahun ya dan kami sudah menjembatani ke Kementerian SDM dan saya juga sudah ngomong langsung ke gubernur. Malahan kami Komisi XII minta kumpulkan lagi kita duduk lagi satu meja membahas mengenai PI ini, tapi sampai saat ini tidak ada mengumpulkan,” kata Fasha, Rabu (23/4/2025)
Pernyataan Fasha ini disampaikan olehnya saat menjalankan audiensi dengan DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (22/4). Audiensi ini juga digelar di DPR RI bersama Komisi XII dalam agenda membahas soal PI 10 persen di Jambi.
Selaku anggota DPR RI dapil Jambi yang berada di komisi itu, Fasha menyebut bahwa terus berupaya membantu Pemprov dalam mendapatkan PI 10 persen tersebut. Bukan itu saja, dia juga melihat anggota DPRD Jambi berbanding berbeda dengan Pemprov Jambi soal urusan PI ini.
Menurut Fasha, DPRD Jambi terlihat lebih cekatan dalam membahas soal PI ketimbang Pemprov Jambi yang dianggap lamban pengurusan.
Padahal, bagi Fasha, PI 10 persen dari sumber migas itu sangatlah penting karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) buat Jambi. Sejauh ini, kata dia, Pemprov Jambi tidak serius menangani soal PI itu, dan dianggap hanya mementingkan kepentingan yang lain.
“Saya lihat sekarang ini, seolah-olah provinsi jambi ini lebih mementingkan komisi yang lain, untuk bangun jembatan, bisa bangun jalan jadi fungsi kami di Komisi XII ini tidak diutamakan,” ucap dia dengan nada kesal.
Kekesalan Fasha ini juga terlihat saat dirinya menyampaikan adanya kunjungan Wakil Menteri SDM yang datang ke Jambi beberapa waktu lalu. Saat itu, kunjungan Wamen ke Jambi dalam meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) SKK Migas-KKKS Jadestone Energy (Lemang) PTE. LTD yang dianggap Fasha begitu penting sehingga Pemprov dapat menggandeng Komisi XII DPR RI dapil Jambi.
Namun, dalam kegiatan itu, Fasha mengaku bahwa Pemprov Jambi terutama Gubernur tidak menggandeng anggota DPR RI Komisi XII dapil Jambi.
“Kemarin ada mengundang Wamen SDM ke sana (Jambi) itu tidak mengundang kami, itu sangat disayangkan. Percuma saya lihat, apalagi sejauh ini teman-teman DPRD juga sudah mondar-mandir, sedangkan Kepala Dinas ESDM-nya tidak muncul batang hidungnya, kami pun tidak kenal, tidak ada responnya sama sekali (soal PI),” ucap Fasha.
Mantan Wali Kota Jambi dua periode 2013-2023 itu juga membandingkan soal keseriusan anggota DPRD Jambi yang berbeda jauh dengan Pemprov Jambi soal PI 10 persen itu. Dia juga sempat mengapresiasi DPRD Jambi karena dinilai serius menanggapi soalPI 10 persen dari sumber Migas tersebut.
“Terkait soal permasalahan PI ini, pansus hendaknya tegas saja nanti dengan Pemprov itu, bila perlu jika ada gubernur interupsi aja semua pansus bukakan semua gitu. Yang pertama sejauh mana PT MUJ pendamping konsultan ini, jangan karena dibayar setelah ada dividen baru maksimal ini kita lihat tidak ada perkembangan sama sekali kalau mereka betul-betul mendampingi. Mereka sudah mendata semua apa permasalahan dengan BUMD Provinsi Jambi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi,” ucap Fasha.
Politisi Partai NasDem itu juga secara tegas mengajak agar DPRD Jambi nantinya bisa pertanyaan kembali soal keseriusan Pemprov Jambi dalam mendapatkan PI 10 persen itu.
Apalagi sekarang ini, sebagai anggota DPR RI Dapil Jambi dirinya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Gubernur Jambi. Dia sempat menyinggung bahwa nomor telepon Gubernur pun tidak diketahui lagi.
“Saya jujur saja, kami sekarang tidak bisa hubungi dia (Gubernur) tetapi dia bisa hubungi kami. Ini yang terjadi terus terang bertiga di Komisi XII ini agak sedikit malas mengurusi hal ini PI 10 persen. Yang diurusinya itu komisi-komisi yang lain. Sampaikan kekecewaan kami Komisi XII dapil Jambi terhadap Pemprov Jambi terkait permasalahan PI ini,” ucap Fasha.
“Sudah dibukakan jalan kita mau support, kalau ini soal PI ini tidak lagi kita cerita soal prosedur Pak atau bahas soal PP atau UU. Ini harus ada kekuatan politik yang harus mendorong ini semua. Tidak ada bisa melawan PetroChina boleh gubernur panggil, paling datang VVIP-nya aja, jadi harus ada kekuatan politik yang mendorong PetroChina ini,” lanjut dia.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Johansyah sejauh ini hanya menjelaskan secara singkat bahwasanya urusan PI 10 persen sangat dijalankan Pemprov Jambi dengan serius.
“Kalau urusan PI, Pemprov Jambi sudah sangat serius untuk mendapatkannya. Pak Gubernur juga terus intens mempertanyakan hal ini karena ini akan menjadi keuntungan daerah yang nantinya bisa dikelola. Tidak mungkin Pemprov tidak serius,” Kata Johansyah.
Namun Johansyah belum menyampaikan lebih dalam sejauh mana persoalan PI 10 persen itu dan di mana letak kendalanya. Lantaran sedang dihubungi Gubernur Jambi karena ada hal lain.
