Memasuki masa panen Januari 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel-Babel) mulai melakukan penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani. Penyerapan dilakukan dengan skema any quality terhadap gabah yang telah memasuki usia panen.
Penyerapan ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah.
“Pada awal Januari 2026, Banyuasin menjadi salah satu daerah yang lebih awal memasuki masa panen,” ujar Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Sumsel & Babel Mersy Windrayani, Minggu (25/1/2026).
Di Banyuasin, panen raya dilaksanakan di Desa Songgo Makmur, Kecamatan Selat Penuguan, yang dihadiri Bupati Banyuasin pada 21 Januari dan dilanjutkan di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, yang dihadiri Wakil Menteri Transmigrasi, Bupati Banyuasin, Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, serta unsur Forkopimda lainnya.
Mersy menyampaikan bahwa capaian kinerja Bulog pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target penyerapan yang ditetapkan berhasil dilampaui hingga 106%, dengan realisasi penyerapan mencapai 141.465 ton setara beras.
“Alhamdulillah, target tahun 2025 dapat terlampaui. Semoga pada tahun 2026 ini, dengan target yang lebih besar yakni 172.682 ton setara beras, Bulog Kanwil Sumsel dan Babel kembali mampu melampaui target yang telah ditetapkan,” katanya.
Mersy menyebut, peningkatan penyerapan gabah pada 2026 sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait. Dukungan dari kepala daerah, Dinas Pertanian, Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), para penyuluh, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di lapangan menjadi faktor penting dalam memastikan penyerapan gabah berjalan optimal.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Menurutnya, penyerapan gabah juga harus memperhatikan usia panen padi agar kualitas gabah yang diserap tetap terjaga. Gabah dengan kualitas baik akan menghasilkan beras giling berkualitas, yang selanjutnya akan disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Beras hasil penyerapan ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah, seperti bantuan pangan, beras SPHP, dan beras bencana. Selain itu, beras juga akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami defisit,” kata Mersy.
