Wakil Ketua I DPRD Jambi Ivan Wirata meminta Gubernur Jambi Al Haris untuk melakukan evaluasi adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh beberapa OPD di Pemprov Jambi. Rangkap jabatan ini pun disorot publik.
“Untuk persoalan rangkap jabatan di beberapa OPD saya harap bisa diselesaikan oleh Gubernur Jambi saat ini,” katanya, kepada infoSumbagsel, Senin (12/1/2026).
Adapun persoalan rangkap jabatan yang banyak disorot publik yakni di lingkup kesehatan yang diemban oleh Ike Silviana. Pasalnya, selain jabat Kadinkes dan Plt RSUD Jambi, Ike juga merupakan Dewan Pengawas di RSUD Jambi yang jabatannya hingga kini masih berlaku aktif.
“Nah untuk persoalan RSUD Jambi, meski jabatan dr Ike merupakan bagian dari upaya keputusan gubernur, maka saat ini perlu sekiranya Pak Gubernur memilih siapa yang pantas menduduki kursi Direktur RSUD Jambi itu agar tidak ada tumpang tindih, apalagi dr Ike ini juga punya jabatan lain sebagai dewan pengawas di RSUD itu,” ujarnya.
Adanya rangkap jabatan itu, Al Haris diminta segera mempercepat untuk segera mencari sosok buat menduduki jabatan Dirut RSUD Jambi agar memperbaiki sistem kesehatan di Rs milik Pemda tersebut.
Ivan juga menyebut jika jabatan dewas yang diemban oleh Ike kemudian merangkap Plt Dirut RSUD Jambi dapat mengganggu sistem birokrasi. Bahkan rangkap jabatan yang begitu banyak itu dinilai tidak mewujudkan birokrasi bersih dan profesional di Jambi.
“Di sini saya tidak menyalahkan Pak gubernur juga, bisa saja saat ini gubernur belum bisa mencari sosok yang tepat buat pengganti Dirut RSUD itu, karena kan butuh waktu juga untuk menempatkan siapa yang pantas menduduki kursi Dirut RSUD tersebut kan,” kata Ivan yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Golkar Jambi itu.
Ivan meminta agar Gubernur Jambi untuk segera cepat mengatasi persoalan RSUD Jambi.
“Jangan lagi menunggu dan menunggu, kita tidak mau RSUD Jambi kita berjalan tidak baik. Kita ingin struktur birokrasi di RSUD harus baik untuk mengatasi persoalan yang sangat banyak di RSUD Jambi ini. Jika hal ini ditunda tunda maka nantinya berdampak pula ke masyarakat,” jelasnya.
Ivan meminta secepatnya agar Gubernur Jambi mencari sosok pemimpin di RSUD Jambi itu agar tidak lagi di isi oleh Kadinkes yang juga merupakan Dewas (dewan pengawas) di RSUD Jambi.
“Ini kan nanti ibaratnya jeruk makan jeruk, kan gak boleh juga gitu. Maka untuk menghindari hal hal ini kita harap Gubernur Jambi Pak Al Haris mencari secepatnya Dirut RSUD Jambi itu agar sistem birokrasi di dunia kesehatan ini berjalan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik di Jambi Noviardi Ferzi pernah menyebutkan bahwa dalam sistem birokrasi, pemisahan peran regulator, operator, dan pengawas merupakan prinsip penting guna menjaga objektivitas dan efektivitas pengawasan. Ketika peran tersebut berada dalam satu figur, kata Noviardi potensi konflik kepentingan dinilai sulit dihindari.
“Langkah evaluasi dinilai penting bukan semata untuk kepentingan individu, melainkan sebagai pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi serius menjaga integritas birokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan,” kata Noviardi.
Ketegasan kepala daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan roda birokrasi berjalan sesuai aturan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Saat ini publik hanya menanti langkah konkret Gubernur Jambi, apakah akan melakukan penataan jabatan atau membiarkan polemik ini berlarut persoalan rangkap jabatan di lingkup Pemprov Jambi terutama di dunia kesehatan. Sikap yang diambil diyakini akan menjadi penentu arah kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah ke depan,” tegasnya.
