Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 menyusul adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat. Kebijakan ini dilakukan dengan memangkas belanja nonprioritas yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti yang diberitakan sebelumnya telah disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, Yossi Hervandi yang menegaskan, efisiensi tetap dilakukan dengan menjaga alokasi dan mutu belanja wajib (mandatory spending) seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Efisiensi tetap dilakukan dengan memperhatikan mandatory spending seperti belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yg termasuk dalam asta cita pak Presiden dan Gubernur Sumsel,” tegas Yossi, Rabu (7/1/2026).
Yossi menjelaskan, efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov Sumsel sejatinya telah berjalan sejak 2024. Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik telah dikurangi.
“Terkait efisiensi anggaran di Pemprov Sumsel sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2024. Kita telah mengurangi belanja yang bersifat seremonial, belanja perjalanan dinas, belanja cetak, belanja ATK, dan lain-lain,” ujar Yossi.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemprov Sumsel kembali melakukan efisiensi seiring adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, Yossi menegaskan efisiensi dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan belanja wajib.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena sejalan dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo serta visi dan misi Gubernur Sumsel, yakni Sumsel Maju untuk Semua.
“Efisiensi yang dilakukan terhadap sektor pendidikan dan infrastruktur tidak mengurangi mutu, seperti gaji dan kesejahteraan guru serta fasilitas inti atau infrastruktur dasar,” tegasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Sumsel berharap pengelolaan anggaran tetap efektif dan efisien, sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan fiskal.
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di infocom.
