Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merespons positif kelonggaran yang diberikan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan itu dinilai dapat membantu pengusaha hotel dan restoran di tengah efisiensi anggaran
“Kebijakan ini akan memberikan napas baru bagi pengusaha hotel dan restoran,” ujar Deru, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, meski kini diperbolehkan kembali, penggunaan anggaran untuk kegiatan di lokasi tersebut harus tetap mengacu pada efisiensi.
“Kebijakan ini juga tidak boleh dijadikan alasan untuk pemborosan anggaran. Kita harus memanfaatkan kebijakan ini secara bijak, memastikan efisiensi tetap terjaga, tetapi ekonomi daerah juga terus bergerak,” katanya.
Deru menilai, kebijakan ini dapat membuat ekonomi daerah menggeliat dan hidup kembali. Selain itu juga tak akan berdampak terhadap pengurangan pekerja di sektor perhotelan dan restoran.
“Maksud dari Pak Menteri adalah menghidupkan roda ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan di sektor tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Sumsel Edward Candra menyebut akan mengikuti arahan Kemendagri. Penyesuaian itu untuk keberlangsungan hidup hotel dan restoran.
“Iya kita akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, dan beberapa kegiatan memang sudah dilaksanakan di hotel. Namun, kegiatan dilakukan dengan pembatasan jumlah peserta,” ujar Edward, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, pembatasan peserta dilakukan karena kegiatan juga digelar secara hybrid. Tidak seluruh peserta yang terkait dengan kegiatan yang digelar mengikuti acara di hotel.
“Karena dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang dari kantor dan ada yang di lokasi kegiatan acara,” katanya.
Meski sudah ada kelonggaran kegiatan di hotel dan restoran, Edward memastikan pelaksanaannya akan dipilah-pilah. Tak seluruh kegiatan akan digelar di hotel dan restoran.
“Iya, tetap dipilah-pilah kalau memang sudah teranggarkan fullday atau halfday tetap dilaksanakan,” ungkapnya.
