Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut potensi pajak kendaraan di wilayahnya belum tergarap maksimal. Salah satunya dari kendaraan angkutan tambang yang beroperasional di Sumsel.
Deru menyebut, banyak kendaraan tambang yang masih memakai pelat kendaraan luar. Padahal, hasil tambang yang diangkut berasal dari Sumsel.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Sektor Pertambangan dan Energi yang dihadiri pimpinan BUMN, pihak swasta, SKK Migas, dan OPD di Griya Agung,
“Banyak kendaraan tambang yang bukan pelat Sumsel beroperasional di Sumsel. Ini sangat merugikan daerah,” ujar Deru, Rabu (11/6/2025).
Dalam rakor yang dihadiri pimpinan BUMN dan pihak swasta dari sektor pertambangan dan energi itu dia meminta perusahaan untuk segera mengganti ke kode nomor pelat BG. Terlebih saat ini pihaknya sudah memberi insentif untuk mutasi kendaraan.
“Padahal kita sudah beri insentif balik nama. Kita ingin pajaknya kembali ke daerah,” ungkapnya.
Selain tak berkontribusi terhadap pajak kendaraan di daerah, ada pula truk-truk yang dinilainya tak layak operasional. Hal itu berisiko menyebabkan kecelakaan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
Wakil Gubernur H. Cik Ujang menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong pembuatan jalan khusus tambang dan penambahan kapasitas angkutan kereta untuk mengatasi persoalan lalu lintas dan kerusakan jalan.
“Jalan khusus bukan sekadar solusi teknis, tapi juga langkah meredam potensi konflik sosial. Jangan tunggu masyarakat bergerak karena terlalu lama dibiarkan,” katanya.
Ia menekankan, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci utama agar pembangunan sektor pertambangan dan energi berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
