Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia dan menimbulkan polemik baru. Termasuk di Kota Lubuklinggau, PBB juga mengalami kenaikan hingga 200%.
Wali Kota Lubuklinggau Rachmat Hidayat mengaku kenaikan PBB ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya.
“Kenaikannya hampir 200%, tapi itu setelah kita evaluasi ternyata masih di bawah pasar. Kenaikan tersebut setelah diberlakukan ZNT (Zona Nilai Tanah) yang artinya tidak mungkin sama harga di pasar dengan harga di luar pasar dan sebetulnya dengan kondisi ini masyarakat diuntungkan,” katanya, Jumat (15/8/2025).
Meskipun begitu, kata Rachmat, pihaknya tetap akan melakukan kajian serta evaluasi terhadap PBB tersebut.
“Untuk itu tetap ke depannya akan kita kaji, dengan kejadian viral (Demo Pati) sekarang kita kaji apakah masih bisa dilakukan perubahan atau tidak. Ke depan kalaupun PBB ini tetap di kondisi yang sama, yang kita evaluasi terhadap stimulus yang ada untuk masyarakat seperti nantinya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu akan kita nihil kan PBB-nya,” jelasnya.
Selain itu, Rachmat mengungkapkan kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh piutang SPPT-PBB Lubuklinggau yang tercatat dari tahun 2014 sebesar Rp 18 miliar.
“Untuk pertumbuhannya hampir Rp 3 miliar setiap tahun. Sementara PAD Kota Lubuklinggau dari sektor PBB yang masuk tidak terlalu signifikan. Kendalanya pada pola penagihan, tingkat kepercayaan terhadap aparatur dari tingkat RT dan Camat juga belum tinggi,” ungkapnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Maka dari itu, Rachmat menjelaskan nantinya pihak Pemkot Lubuklinggau akan merubah sistem penagihan untuk PBB agar tetap optimal.
“Pola penagihannya juga akan jadi fokus ke depan kita agar diubah, sehingga PAD dan PBB Kota Lubuklinggau juga jadi optimal,” tuturnya.
