DPRD Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XVIII dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD TA 2025.
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto di damping Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam. Sementara Pemprov Sumsel diwakili Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra.
Edward menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025. Pemprov Sumsel menunjukkan optimisme tinggi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada TA 2025.
Pihaknya mengapresiasi atas masukan Fraksi Partai NasDem yang mendorong kenaikan target pendapatan. Dari proyeksi awal sebesar Rp10,06 triliun, kini ditargetkan bisa mencapai Rp11,12 triliun.
“Peningkatan ini mencerminkan semangat optimisme serta respons aktif pemprov terhadap dinamika fiskal daerah dan masukan legislatif,” ujar Edward, Jumat (25/7/2025).
Dia menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemprov untuk terus menciptakan iklim usaha kondusif dan meringankan beban wajib pajak. Pemprov, lanjutnya, juga terus konsisten membangun ekosistem ekonomi daerah yang ramah terhadap dunia usaha dan masyarakat umum sebagai wajib pajak.
Dalam konteks itu, pemprov telah meluncurkan sejumlah inovasi kebijakan perpajakan, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama, memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara daring.
“Selain itu, diberikan pula program pemutihan, penghapusan pajak progresif, dan pembebasan BBNKB sebagai bentuk kebijakan fiskal pro-rakyat,” terangnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP terkait peningkatan belanja daerah, Edward menjelaskan bahwa orientasi belanja tetap mengacu pada pembangunan berbasis pelayanan publik yang berkualitas.
Penyusunan anggaran dilakukan melalui pendekatan bottom-up yang melibatkan forum konsultasi publik dan musrenbang daerah. Semua disusun dengan tetap mengacu pada regulasi dan prinsip efisiensi.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tambahnya, juga akan terus diperketat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik serta memastikan setiap Rupiah digunakan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan seluruh program tepat guna dan tepat sasaran.
Fraksi PDIP juga menekankan penguatan alat pertanian berbasis teknologi. Menjawab itu, Edward menguraikan bahwa pemprov melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura rutin mengalokasikan anggaran pengadaan alat pertanian modern.
Jumlah traktor roda dua yang dialokasikan misalnya, mencapai 24 unit pada 2022, 81 unit di 2023, dan direncanakan 68 unit pada 2025. Pemprov juga menyiapkan drone, dryer, pupuk organik, hingga RMU dan ekskavator.
Terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat, Edward menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD berlandaskan prinsip keseimbangan, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, prioritas, dan keadilan.
Sebagai tindak lanjut PP 35/2023 dan Perda 3/2023, minimal 10% dari penerimaan PKB dan opsen PKB akan dialokasikan untuk pengembangan moda dan sarana transportasi umum di Sumsel.
Apresiasi juga disampaikan kepada Fraksi Partai Demokrat atas perhatiannya terhadap petani dan pekebun. Pada 2025, Dinas Perkebunan Sumsel telah menganggarkan bantuan sarana dan prasarana alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani di Sumsel. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Nopianto menilai bahwa jawaban Sekda Sumsel atas pandangan fraksi-fraksi telah menjawab berbagai harapan dan kekhawatiran yang disampaikan.
Selanjutnya, pembahasan teknis akan dilanjutkan melalui rapat-rapat komisi DPRD bersama perangkat daerah mitra kerja dari 31 Juli-1 Agustus 2025. Rapat konsultasi lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan Inspektorat Provinsi akan digelar 4-5 Agustus 2025 untuk finalisasi pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
