Realisasi pendapatan APBD Sumatera Selatan masih di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data hasil evaluasi, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia telah mencapai 89 persen. Sementara Sumsel sebesar 86,18%.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut realisasi pendapatan itu masih dalam kategori zona hijau. Pihaknya akan berupaya mengejar realisasi agar sesuai target.
“Alhamdulillah sampai kemarin kita masih pada zona hijau,” ujar Deru saat dikonfirmasi terkait Rakor Evaluasi Realisasi APBD TA 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Kamis (25/12/2025).
Sementara untuk realisasi belanja APBD, rata-rata nasional berada di angka 76,80%. Capaian Provinsi Sumsel tercatat sebesar 79,85% atau melampaui rata-rata nasional.
Dalam rakor itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan realisasi belanja daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai target belanja 100 persen. Belanja daerah disebut menjadi motor penggerak ekonomi.
Da juga memaparkan postur APBN Tahun 2025 dengan total belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dari total tersebut, Rp 919,9 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Sementara Rp 2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga.
Kemendagri juga mengumumkan akan memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 pemda berprestasi. Total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun, dengan alokasi insentif daerah mencapai Rp 1 triliun.
Terkait pemanfaatan APBD 2026, Deru menyebut tetap memprioritaskan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran dan penurunan dana TKD oleh pemerintah. Sebelumnya, dia juga telah memastikan belanja pegawai menjadi salah satu prioritas dan aman pada tahun depan.
“Skala prioritas kita untuk 2026 nanti tetap infrastruktur,” tukasnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
