Ekosistem keuangan digital di Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan pertama 2025 ini. Hal ini terlihat dari pengguna Quick Response Code Indonesia (QRIS) yang sudah mencapai 43,44 juta transaksi.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) hingga Maret 2025, volume transaksi QRIS tercatat mencapai 43,44 juta transaksi atau tumbuh 382,87% year on year (yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky P Gozali mengatakan penggunaan QRIS pada masyarakat mengalami tren positif. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan kampanye Digital Kito Galo (DKG) sejak tahun 2020 atau selama 6 tahun berturut-turut.
“Bank Indonesia mencatat pertumbuhan sektor ritel, kanal-kanal pembayaran nontunai berbasis digital tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan kanal nontunai konvensional,” ujarnya.
Peningkatan preferensi masyarakat untuk menggunakan QRIS juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah merchant dan pengguna QRIS. Sampai dengan Maret 2025, tercatat 979 ribu merchant dan 1,39 juta pengguna atau tumbuh masing-masing sebesar 19,70% (yoy) dan 5,36% (yoy). Sementara dari sisi nominal transaksi, tercatat Rp2,03 triliun atau tumbuh 280,09% (yoy).
“Fenomena ini menunjukkan QRIS kini menjadi game changer dalam sistem pembayaran nasional berkat kemudahan yang ditawarkan melalui proses transaksi pembayaran di berbagai sektor yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal,” ungkapnya.
Selain itu, kata Ricky, mendukung penguatan ekosistem digital, Bank Indonesia juga menunjukkan duta perlindungan konsumen untuk memberi edukasi cara aman bertransaksi digital bagi masyarakat khusus kaum ibu.
“Sebab TP PKK mendukung peran akan pentingnya hak-hak perlindungan konsumen sehingga memudahkan edukasi dan literasi keuangan bagi konsumen,” ujarnya.
Sementara itu, Febrita Lustia Herman Deru mengatakan sebagai duta perlindungan konsumen dia punya tugas mengajak masyarakat, khususnya anggota PKK memberikan edukasi pengelolaan keuangan yang baik dan sehat. Hal ini diharapkan agar jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan dan juga agar mereka tidak terjebak jadi korban pinjol ilegal.
“Jangan sampai karena tidak bisa mengatur keuangan lebih besar pengeluaran sehingga terpaksa gali lobang tutup lobang dan kemudian terjebak pinjol,” katanya.
Edukasi ke ibu-ibu khususnya di daerah tersebut, diharapkan membawa perubahan agar mereka bisa memilih bertransaksi dari uang tunai ke digital.
“Ibu-ibu di daerah juga lebih pintar mengelola keuangan dan terus kita dorong mereka agar mendapat mengatur pengeluaran keuangan yang baik,” pungkasnya.
