Pimpinan DPRD Sumatera Selatan angkat bicara terkait dugaan kasus penganiayaan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sriwijaya oleh konsulennya di RSMH. Investigasi dan tindakan tegas jika terbukti bersalah harus diberikan agar ada efek jera.
“Kalau benar kejadiannya, sangat kita sesalkan kejadian itu karena terjadi di lembaga pendidikan. Apalagi terjadi pada dokter yang mengikuti spesialis dan dilakukan oleh konsulennya. Kita akan kawal dan tunggu hasil investigasi menyeluruh yang tengah dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto, Rabu (22/4/2025).
Menurutnya, investigasi menyeluruh perlu dilakukan agar diketahui detail dan fakta kejadian. Kemudian hasilnya disampaikan secara transparan.
“Investigasi itu agar mengetahui fakta sebenarnya dan jika memang benar terjadi tindakan tegas perlu dilakukan agar kejadian serupa tak terjadi kembali di waktu mendatang. Kemudian upaya hukum juga harus dilakukan agar ada proses pembelajaran dan efek jera. Itu penting,” katanya.
Nopianto menyebut, jika tindakan tegas tak diberikan terhadap pelaku kekerasan dan bullying bukan tidak mungkin kejadian serupa bisa terjadi kembali.
“Kita sarankan jika korban mengalami penganiayaan untuk menempuh jalur hukum agar ada titik terang. Dugaan penganiayaan ini sudah termasuk kesewenang-wenangan dan tidak layak terjadi dalam proses pendidikan,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta Komisi V DPRD Sumsel untuk mencari informasi komprehensif terkait peristiwa itu. Selain itu, upaya pemanggilan pihak RSMH dan Fakultas Kedokteran Unsri juga akan dilakukan.
“Kita akan minta Komisi V proaktif dan jemput bola, menginvestigasi kebenaran peristiwa tersebut. Setelah itu kita akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Paling tidak, akan menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan pola pendidikan di Sumsel. Tapi, pastinya peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi di berbagai tingkatan pendidikan,” tukasnya.
