Setelah menjadi polemik yang cukup panjang, akhirnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR RI. Di antaranya tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata dia dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/8/2025).
Dia menyebutkan hal itu adalah langkah tegas yang dilakukan oleh DPR. Hal ini disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana.
Tak hanya masalah tunjangan DPR yang akan dicabut, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan dari para ketum partai terkait gejolak yang terjadi di masyarakat.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Prabowo juga telah menerima laporan dari para Ketua Umum (Ketum) partai politik terkait sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan keanggotaannya di lembaga legislatif lantaran pernyataan yang keliru. Prabowo menyebutkan sejumlah Ketum partai politik telah mengambil langkah tegas menyikapi aspirasi dari masyarakat.
Prabowo menekankan supaya anggota DPR RI lebih peka dan selalu berpihak kepada rakyat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya.
