Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan berlumpur di Dusun III RT 10, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Padahal, akses jalan itu tak jauh dari perbatasan Kota Palembang.
Dari video yang beredar di media sosial yang dilihat infoSumbagsel, kondisi jalan berlumpur terjadi pasca hujan di wilayah tersebut. Terlihat sejumlah kendaraan yang melintas ekstra hati-hati karena jalan berlumpur dan licin.
Warga RT 10 Desa Talang Buluh, Fatma mengatakan ruas jalan itu menjadi penghubung antara Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, dengan Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, sepanjang kurang lebih 13 kilometer.
Kondisi jalannya tergenang air bercampur lumpur. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga, baik yang menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat.
“Warga terpaksa ekstra berhati-hati saat melintas. Jalan yang licin dan berlumpur kerap menyebabkan pengendara terjatuh. Kerusakan jalan semakin parah karena sering dilalui kendaraan besar yang mengangkut galian tanah,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Dia menyebut, jalan itu juga tak memiliki penerangan. Sehingga, masyarakat yang melalui lokasi jalan itu hanya mengandalkan penerapan dari kendaraan.
Hal senada dikatakan warga lainnya bernama Radimin. Menurutnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat menuju pasar, sekolah, dan pusat kota.
“Kami sangat bergantung pada jalan ini. Sudah bertahun-tahun rusak, tapi belum ada perbaikan,” katanya.
Sementara itu, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah pembangunan infrastruktur akan dilakukan pada tahun ini d lokasi jalan tersebut.
“Nanti saya cek ke dinas PUPR. Yang jelas, setiap infrastruktur di wilayah banyuasin tetap diperbaiki secara bertahap,” ujarnya dihubungi infoSumbagsel, Senin.
Menurutnya, Pemkab Banyuasin selalu mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan dan perbaikan setiap tahunnya.
“Selain Pemkab Bayuasin menggunakan anggaran sendiri, Pak Bupati juga selalu mengusulkan prioritas pembagunan melalui anggaran bantuan gubernur dari pemprov dan kementerian,” katanya.
Kata dia, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan TKD hingga Rp 535 miliar, pihaknya juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan infrastruktur prioritas.
“Makanya kita juga meminta bantuan Pak Gubernur dan Pak Menteri PU,” ungkapnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
