Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah-wilayah terpencil, khususnya yang sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas. Ia juga meminta agar 4 daerah seperti Bungo, Tebo, Merangin serta Sarolangun yang belum realisasi program nasional itu segera melakukannya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, saya minta para camat dan kepala desa agar diberikan ruang untuk membangun fasilitas tersebut di wilayahnya masing-masing,” kata Al Haris dalam keterangan tertulis yang diterima infoSumbagsel, Rabu (6/8/2025)
Saat kunjungan kerja di Kabupaten Tebo Jambi pada Selasa (5/8), Al Haris menyampaikan bahwa program MBG ini telah didanai oleh pusat. Maka, nanti ketika ini berlanjut pada jalur pertama ini diusulkan tiga lokasi.
“Saya berharap Pak Bupati mencari lokasi-lokasi yang benar-benar sulit dijangkau. Misalnya, di daerah kecamatan yang aksesnya terbatas. Program ini didukung dana sebesar Rp 2 miliar per bangunan buat dapurnya untuk program MBG ini,” ujar Al Haris.
Al Haris menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Kota Sungai Penuh. Ia terkesan melihat antusiasme anak-anak dalam menyambut program MBG.
“Saya pikir anak-anak kota mungkin kehidupannya sudah cukup, tapi saat saya masuk ke sekolah jam 11.00, semua nasi sudah habis. Anak-anak bilang makanannya enak. Artinya, kalau di kota saja seperti itu, apalagi di desa-desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi. Maka program ini sangat layak dipercepat,” tegasnya.
Al Haris juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
Menurutnya, bupati adalah pengambil kebijakan dan pemilik political will, Wakil Bupati sebagai pengawal visi dan misi, sementara Sekda bertugas mengoperasionalkan program-program tersebut bersama seluruh jajaran perangkat daerah.
“Wakil Bupati silakan memantau dan mengawasi jalannya program. Lihat apakah pejabat sudah bekerja sesuai arahan visi misi. Sekda memastikan semuanya berjalan sesuai target. Ukuran keberhasilan nanti akan terlihat dari nilai SAKIP, apakah program-program mengarah pada tujuan kepala daerah,” ungkapnya.
Al Haris menambahkan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah juga akan tercermin dari nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjadi “rapor” kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk bekerja keras meningkatkan nilai LPPD setiap tahunnya.
Dia juga meminta percepatan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Ia memahami adanya kekhawatiran bahwa koperasi dapat mengganggu usaha kecil masyarakat seperti warung kelontong, namun ia menekankan bahwa keberadaan koperasi desa harus diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi pesaing yang merugikan.
Tak kalah penting, Al Haris juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jambi. Ia menyebutkan bahwa angka stunting sempat mengalami kenaikan, dan meminta para pejabat, camat, hingga kepala OPD untuk menjadi bapak asuh anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.
“Kita ini sedang dipantau langsung oleh kementerian. Jadi mohon betul percepatannya. Karena hari ini angka kemiskinan dan pengangguran sudah mulai membaik, tinggal stunting yang harus terus kita tekan,” kata dia.
