Sejumlah persoalan dan rencana strategis pembangunan Kota Palembang disampaikan Wali Kota Ratu Dewa saat audiensi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Mulai dari program strategis nasional, pembangunan kota hingga persoalan kependudukan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Karya Jaya yang masih terkendala status lahannya karena aset milik Kementerian Perhubungan.
Ratu Dewa berharap adanya dukungan dan dorongan dari Pemprov Sumsel agar rencana tersebut dapat terealisasi. Selain itu, Pemkot Palembang juga mengajukan penguatan sinergi dalam pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
Saat ini, telah terbentuk kelembagaan KKMP di 107 kelurahan dan 8 gerai telah beroperasi, serta 99 gerai masih dalam tahap perencanaan pembangunan.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Ratu Dewa juga mengungkapkan adanya 4.000 kepala keluarga (KK) warga Banyuasin yang masuk wilayah administrasi Kota Palembang.
“Kondisi itu menyebabkan perlunya penyesuaian dan perluasan wilayah kota yang telah diinisiasi sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya,” ujar Ratu Dewa.
Ratu Dewa juga menyampaikan rencana penataan kota lewat car free night di Jalan Kolonel Atmo serta pengembangan pedestrian hingga Jalan TP Rustam Effendi. Program ini membutuhkan penataan bahu jalan karena dinilai belum tertata dengan baik. Sementara tanggung jawab jalan itu menjadi kewenangan pemprov.
Kemudian permasalahan gedung parkir di kawasan Pulau Mas, Megahria, dan Gedung Dika, serta kendala hibah lahan PMI dan perluasan kolam retensi Simpang Polda yang direncanakan didanai melalui program NUFReC.
Tak hanya itu, disampaikan juga soal pelebaran Jalan Parameswara yang saat ini menjadi titik kemacetan karena aksesnya yang sempit. Terakhir, soal pembangunan akses jalan di Jembatan Musi IV.
Menanggapi paparan tersebut, Deru menyambut sinergi yang dibangun pemkot. Pemprov Sumsel, katanya, akan berupaya mencari solusi atas berbagai kendala yang ada. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang guna mendukung pembangunan ibu kota provinsi yang tertata dan berdaya saing.
Terakait persoalan SR, dia menyarankan agar pembangunannya dialihkan ke kawasan Intirub sebagai alternatif solusi atas kendala lahan.
Soal KKMP, Deru menjelaskan bahwa dalam petunjuk pelaksanaannya, pembangunan gedung koperasi dapat dilakukan dengan sistem sewa lahan atau kerja sama business to business (B to B).
“Sementara untuk pelebaran Jalan Parameswara dan pembangunan akses Jembatan Musi IV, pentingnya pembentukan panitia pembebasan lahan serta penerapan skema pembiayaan berbagi antara pemprov, pemkot, dan pihak terkait lainnya,” katanya.
