Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat aspek proses pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Triwulan III Tahun 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Al Haris, Kamis (15/1/2026)
Hadir langsung untuk menyerahkan laporan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat. Selain Pemerintah Provinsi Jambi, laporan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Tebo.
Kata Al Haris, soal penguatan pengelolaan keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan yang matang, serta pengawasan berjenjang dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat aspek proses pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem dan prosedur kerja, penguatan pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan koordinasi antarunit kerja,” ujar Al Haris.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk optimalisasi sistem digital guna meminimalkan potensi penyimpangan. Evaluasi berkala, kata dia, perlu dilakukan agar setiap program dapat diukur capaian dan manfaatnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Al Haris menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menjaga sinergi dengan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Al Haris juga mengapresiasi kinerja dari BPK yang telah bekerja dengan maksimal untuk terus membina pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja.
“BPK dan tim telah berupaya juga bekerja maksimal, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, menyepakati tujuan dan lingkup berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar memenuhi kaidah akuntabilitas keuangan daerah,” ungkap Al Haris.
“Selain itu, saya yakin kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan gambaran umum atas pengelolaan keuangan daerah, serta menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan ke depan,” sambung dia.
